DEAR,,, BUPATI MANGGARAI BARAT

Mereka Bilang Raja Kecil Daerah,,,???

Penulis : Guntenda Halilintar

Foto : Facebook (Bupati dan Wakil Bupati Kab. Manggarai Barat-Flores-NTT. Terpilih pada Pilkada Serentak 2015).

Catatan : Tulisan ini sebelumnya saya sudah share ke akun Facebook milik saya sendiri dengan nama akun facebook Gunhalilintar. ( 6 Februari 2016), dan saya lampirkan beberapa hasil diskusi terkait tanggapan status ini. 

Dear 
Bupati Mabar
Kini kau nyaman 
Menjadi nomor 1 di mabar

Sedangkan kami disini 
Menangis menahan kelaparan
Tanah tak begitu subur
Pupukpun membunuh padi milik kami

Tanah hak ulayat kami
Kini diklaim oleh mereka, meskipun tumpang tindih, carut marut terkait sertifikatnya
Mereka yang pendatang duduk diam di MABAR
Sedangkan kami tersingkir dari tanah kami sendiri

Yang menjadi Ketakutan kami, lambat laun Generasi menjadi tamu di MABAR, ditanah kami sendiri...!!!, Kini pertanyaan-pertanyaan kian datang menghampiri kami
Apakah kau pemimpin yang bertangan besi,,,?
Apakah kau tak punya hati nurani,,,?
Apakah kau tak melihat bahwa kami diusir dari tanah natas labar kami sendiri, tanah yang dititipkan oleh nenek moyang kami,,,?

Ataukah sudi melihat kami menderita,,,?
Ataukah kau seperti yang mereka bilang RAJA KECIL di Mabar,,,?
Apakah kau tak punya sedikit rasa malu, bahwa kami Rakyatmu diinjak-injak oleh Kaum Kapitalisme,,,? Sistem Kepemimpinan Oligarki Lambat laun terjadi di Mabar...!!!
Atau kau hanya bungkam melihat atas penjajahan-penjajahan di Mabar,,,?

Jika aku jadi BUPATI
Sepeserpun uang rakyat tidak akan aku KORUPSI...!!!
Sepeserpun tidak menerima uang suap investor
Aku sadar jabatanku diberikan oleh roh nenek moyang yang diwakili oleh rakyat mabar
Jika aku korupsi|menerima suap, berarti aku tidak menghargai nenek moyangku dan rakyatku

Aku tak mau sapu|panggal dikepalaku dihargai dengan uang
Aku sadar tanpa mereka tak mungkin menjadi RAJA KECIL
Akan ku tegakan HUKUM meskipun Langit RUNTUH
Akan kuperkuatkan PEMERINTAHANKU agar terpili periode berikutnya,,,?
Persoalan KORUPSI untuk KEPENTINGAN PARTAI dan POLITIK Menjadi No 2, sebab No 1 Kepentingan RAKYAT dan itu yang diutamakan.

Gunakan Tenagamu Untuk Rakyat.

Jakarta, 6 Februari 2016


Lampiran Hasil Diskusi di Akun Facebook Milik Saya Sendiri.( 7 Februari 2016 )

SukaKomentariBagikan

Rinto Jerman, Even Puji, Yohanes Sukardi dan 14 lainnya menyukai ini.

5 kali dibagikan

Komentar

Surion Adu Florianus blajarlah dulu utk menjadi rakyat yg teguh serta kreatif..hidup sejahtera itu bkn berasal dri penguasa tapi berasal dri kemampuan diri apa yg bsa dibuat dan dilakukan.

Batal Suka · Balas · 1 · 7 Februari pukul 0:19

Gun Halilintar Wkwkwkwkwk, kae kami hanya murni bersuara, kami tidak punya kepentingan, banyak kasus di mabar yang sangat memprihatikan, bagi kami siappun bupati kami dukung, jangan jangan jadi raja kecil, saya sebut salah satu kasusnya, transasaksi jual beli pulau d...Lihat Selengkapnya

Suka · Balas · 1 · 7 Februari pukul 6:22

Surion Adu Florianus Dapatkan sejumlah dokumen dulu di BPN jika menduga terjadi pembelian sebuah pulau atau jika laglitas penjualan tersebut sdh bersertifikat.....sepakat tak ada warga asing memiliki sejengkal tanah di bumi NKRI.. warga yg memiliki sebidang atau dua bidang...Lihat Selengkapnya

Suka · Balas · 7 Februari pukul 10:01

Surion Adu Florianus Kalau mau ada hubungan politik maka perlu terlibat atau membuka akses politik di dunia politik praktis dlm krangka demokrasi terpimpin.

Suka · Balas · 7 Februari pukul 10:03

Surion Adu Florianus Contoh kepentinganmu dgn Mabar adalah surat "cintamu" buat bupati mabar...sekalipun belum dilantik bupatinya tapi anda sdh peduli...salah klu ga ada kepentingan!

Suka · Balas · 7 Februari pukul 10:12 · Telah disunting

Gun Halilintar Kepentingan untuk negara ya, karena saya sebagai warga negara kepentinganya wajib menjunjung tinggi ideologi bangsa, menjaga nama baik negara dsbg. Dalam skala daerah tentu saya prihatin terkait situasi di tanah kelahiran saya,,,

Suka · Balas · 7 Februari pukul 11:12

Gun Halilintar Lalu untuk pulau yang tadi saya sebutkan, saya punya narasumber ubtuk itu, yang menjadi catatan buat kami, apakah pemerintah belum menerbitkan regulasi khusus terkait pelarangan transaksi ilegal jual beli|kontrak, kalopun belum ada ini perlu dipikirkan...

Suka · Balas · 7 Februari pukul 11:18

Gun Halilintar  cinta seperti yg kae sampaikan ini, bagian dari kritik membangun terkait pantai pede, dengan kasus beberapa tanah yang tumpang tindih sertifikat, kasus pantai pede adalah gunung es, untuk mengungkap semua kasus2 yang serupa. Diskusi kae

Suka · Balas · 7 Februari pukul 11:21

Stanis Tanje Cerita pasal pantai pede : sy boleh ibaratkan sbb:

Pejuang sejati vs pejuang aba - abalan....Lihat Selengkapnya

Suka · Balas · 1 · 7 Februari pukul 11:34

Gun Halilintar Analoginya mantap kae Stanis Tanje jika dia pejuang abal2 salah satu tolak ukurnya pada slogan,,,yah wkwkwkwkw

Suka · Balas · 7 Februari pukul 11:46

Surion Adu Florianus Om Stanis Tanje.
ternyata sdh menangkap aroma...

Suka · Balas · 7 Februari pukul 12:10

Gun Halilintar Heheheh, kae gaku mantap, hentikan konspirasi terkait privatisasi pantai pede, dan boleh kami tekankan dari mahasiswa kami bukan pahlawan, kami tidak bungkam melihat situasi ini, semua pasti ada masanya,,,percuma kami teriaak dijakarta, toh ada yang main dua kaki disana, salah satu cara adalah kampanye melalui tulisan2, #savepede.

Suka · Balas · 7 Februari pukul 12:34

Surion Adu Florianus Tak ada yg teristimewah utk siapapun juga komunitas mahasiswa sekalipun, apalagi soal dua kaki atau tiga.....persoalanya ada pada pembuktian, alat bukti sehingga pergerakan proporsional......prinsip Saya tidak pernah tergantung pada siapapun, komunitas...Lihat Selengkapnya

Suka · Balas · 7 Februari pukul 13:00 · Telah disunting

Gun Halilintar Satu sisi saya sependapat dengan kae" eme data neka klaim gaku" dikaji dari hukum adat dan hukum nasional. UUPA mengatur ttg kepemilikan tanah tentu dengam pembuktian otentiknya adalah sertifikat dan dicatat dibadan pertanahan melalui kenotariatan,,,kalo pemprov. Mengklaim miliknya apakah sudah dicatat badan pertanaan dan siapa Notarisnya,,,?

Suka · Balas · 7 Februari pukul 13:28

Surion Adu Florianus Itu dia....jika itu obyek tuntutanya maka ruang kedatangan Propinsi kemarin di labuan bajo jgn di tolak donk biar terjadi konfrontasi data utk selanjutnya kita semua bisa berpikir kerana perkara.....persoalan yg terjadi kita kehilangan momen oleh "pokoknya Tolak"

Suka · Balas · 7 Februari pukul 13:33

Gun Halilintar Yang menjadi catatanya kae siapa yang menerbitkan sertifikat tersebut, siapa notarisnya,,,? Sementarta pantai pede Natas labar, itu hak ulayatnya masyarakat mabar, contohnya kasus menjerite itu hak ulayatnya dalu mbehal dalunya Toa Bonafantura, jelas d...Lihat Selengkapnya

Suka · Balas · 7 Februari pukul 13:46

Surion Adu Florianus contoh....Ase Gun pya pede dgn dasar sertifikat hasil pembelian kwitasnsi pembelian dari pemilik lahan sebelumnya....lalu Ase Gun kontrakan pada pihak investor....kemudian atas dasar "katanya" saya melarang pihak investor melakukan aktivitas di lokasi...Lihat Selengkapnya

Suka · Balas · 7 Februari pukul 13:49 · Telah disunting

Gun Halilintar Atas semua kasus2 yang bersertifikat ganda,,,jadi jangan bungkam ketika ditanya,,,konspirasi macam apa ini kae,,,?

Suka · Balas · 7 Februari pukul 13:48

Surion Adu Florianus Salah Benar....tanah pede Aadalah TANAH ULAYAT yg TELAH MENJADI HAK INDIVIDU. Dari data yg saya kantongi pembelianya menggunakan DANA APBD 1 Propinsi....jgn kliru membedah masalah agar tdk membias.

Suka · Balas · 7 Februari pukul 13:52

Surion Adu Florianus Soal validasi atau kebenaran sebuah alat bukti tentu wilayahnya bukan pada perdebatan di ruang bebas broo...sekali lagi, argumentasinya, pedw bukan tanah ulayat tak bertuan atau tanah Negara yg tak berkepemilikan. Tanah pede adalah tanh ulat yg sdh dimiliki dan telah terjadi proses pemindahan hak dgn di buktikan sertifikat....

Suka · Balas · 7 Februari pukul 13:58

Gun Halilintar Itukan data kae, diantara 3 orang masing2 punya data, tergantung untuk membuktikannya nanti, bagaimana bisa penggunaan APBD atas dasar apa pemprov. Membelinya, salah gunakan dana tersebut, ada konspirasi yang kami lihat disana, ada sistem yang dibangun,

Suka · Balas · 7 Februari pukul 13:59

Surion Adu Florianus Saya tidak temukan ada konspirasi swlama saya ikut mengadvokasi pede dan telah menemukan bukti2 kuat terkait kepemilikan pede serta keinginan pesaing bisnis pariwisata dari PT. Sim

Suka · Balas · 7 Februari pukul 14:00

Gun Halilintar Akan ada tulisan baru nanti yang kami ekspos ke media2.

Suka · Balas · 7 Februari pukul 14:00

Surion Adu Florianus Ase Gun....pertanyaan atas dasar apa propinsi membelinya...pertanyaan tersebut tdk elegan...karena otoritas Gubernur jaman itu dan pemilik lahan yg sdh di kubur...kalau lihat tahun prosesnya saya masih sd kls 5 kejadian itu...tidak tau Ase usianya berapa saat itu.

Suka · Balas · 7 Februari pukul 14:04

Surion Adu Florianus Brapapun Tulisan itu jika tdk menohok pd substansi persoalan maka tulisan itu akan menjadi pajangan.....dan bagi yg mengantongi data bisa tersenyum atau merengut atau tertawaaaaaaaa.

Suka · Balas · 7 Februari pukul 14:07

Surion Adu Florianus saya bangga ada beberapa pakar hukum dri jakarta datang di bajo dan mau berdiskusi, berbagi bersama kami dan atas dasar gelar data alat bukti, mereka memberi argumentasi hukum. maksudnya agar kita tidak "main tabrak" serta meminimalisir konflik yg "membabibuta"

Suka · Balas · 7 Februari pukul 14:12 · Telah disunting

Gun Halilintar Saya masih dalam dunia mimpi kae,hehehhehe
Tapi setidaknya sejarah tidak pernah salah kae, dan kalopun ditahun itu prosenya baik adanya tidak mungkin melewati perdebatan yang panjjang ini, salut dengan P. Marsel Agot sebagai napa yang baik, dan bisa merangkul seluruh generasi.
kasus pantai pede adalah sebuah gunung es, kasus2 yang serupa dimabar dapat terungkap,,,

Suka · Balas · 7 Februari pukul 14:16

Surion Adu Florianus jika ada yg mau tabrak, monggoooo itu pilihan anda...tpi jgn memaksakan pilihan anda agar pihak lain ikutan tabrak pula....atau yg tidak mau ikut main tabrak di anggap pecundang atay kaki dua, tiga dsbnya...itu cara berpikir kaum "arogansi intelektual"

Suka · Balas · 7 Februari pukul 14:16

Surion Adu Florianus Sejarah beriringan dgn fakta...tidak bisa berdiri sendiri.....seluruh perbuatan hukum akan gugur oleh keputusan hukum...bukan berdasarkan voting atau hasil triakkkkkk

Suka · Balas · 7 Februari pukul 14:21 · Telah disunting

Surion Adu Florianus Pribadi saya, adalah mulia sebuah perjuangan jika mendasari argumentasi bukti dan fakta.....

Suka · Balas · 7 Februari pukul 14:20

Gun Halilintar Kae siap 86, proses yang panjang tentu melewati perdebatan yang panjang pula, teriak itu bukan soal hanya soal euforia atau sebuah yel yel semata, teriak tidak sesuai sejarahnya mungkin ya kae,,,

Suka · Balas · 7 Februari pukul 14:31

Surion Adu Florianus sejarah akan menjadi sejarah jika sejarah tersebut di perjelas dgn alat bukti dan pelaku sejarah......saya tidak mau bersejarah jika sejarah yg saya sejarahkan tidak valid atau menceritrakan sejarah dri phak bkn pelaku sejarah. Ini negara Hukum kan?

Suka · Balas · 7 Februari pukul 14:59 · Telah disunting

Gun Halilintar Setuju kae, INI NEGARA HUKUM, tidak mengurangi rasa hormat saya ke kae bahwasaanya tentu kita mau cari kebenaran itu, entah melalui sejarah atau melalui pembuktian2 lainya,,, hemat saya kae perlu revolusi dibidang Agraria, agar kedok2 terbongkar semua, salam pejuang, bukan pejuang abal2 seperti yang kae Stanis Tanje sampaikan hehehheheheheheeh

Suka · Balas · 7 Februari pukul 15:10

Surion Adu Florianus Jika sepakat maka....Sejarah tdk boleh berdiri sendiri, perlu alat bukti utk membuktikan sejarah itu.....Revolusi agraria tentu tdk identik dgn merubah Perundangan oleh persoalan pede semata....